Dari Undang-Undang No.14 tahun 2005, guru adalah pendidik profesional, melaksanakan tugas, mendidik, mengajar, membimbing, melatih dan mengevaluasi. Pada hakikatnya profesi guru adalah profesi kemanusiaan yang bersifat dinamis, mengembangkan potensi manusia yang multi dimensi. Oleh karna itu seorang guru harus berusaha terus meningkatkan profesinya, dengan mengikuti perkembangan yang terjadi dalam dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan.

          Undang-Undang guru seperti yang disebutkan diatas tentu merupakan angin segar bagi guru dan jelas banyak memberikan motivasi dan harapan pada tenaga pendidik dalam hal ini guru, karna undang – undang tersebut menjanjikan beberapa jenis tunjangan, antara lain : tunjangan profesi dan tunjangan khusus serta lainnya. Undang-undang tersebut juga memberikan perlindungan bagi guru dalam menjalankan tugas profesinya. Tentu hal ini dapat dijadikan sebagai ”pengobat” terhadap kerinduan guru akan realisasi janji pemerintah tentang anggaran 20 % dari APBN yang di peruntukan untuk bidang pendidikan termasuk didalamnya kesejahteraan guru.

          Namun harapan ”angin segar” di atas ternyata bisa menjadi ”angin flu” bahkan bisa ”angin puting beliung” bagi guru, sebagaimana di ungkapkan Prof. Drs. H. Tjatjo Thaha, M.Si*) dalam makalah seminar pendidikan. Hal tersebut bisa terjadi bila mana memperoleh sertifikasi tersebut para guru tidak siap. Kenyataan dilapangan sesuai pengamatan penulis,hal tersebut memang terjadi. Para guru saat ini banyak kesulitan mengumpulkan bukti-bukti Dokumen Portofolio yang dipersyaratkan terutama dokumen-dokumen yang berkaitan langsung dengan tugas-tugas yang diembannya. Karna kelemahan rekan-rekan guru selama ini adalah banyak yang tidak disiplin menyimpan arsip-arsip SK, baik itu SK pembimbingan teman sejawat, pembimbingan siswa, tugas tambahan maupun pengalaman organisasi termasuk piagam-piagam penghargaan (sertifikat) apalagi yang berkaitan dengan yang telah ”kadaluarsa” artinya ada anggapan atau kebiasaan guru kalau ada berkas yang sudah diperhitungkan ”angka kreditnya” pada saat kenaikkan pangkat, maka pada saat itulah semua berkas tersebut telah diacuhkan penyimpanan/pengarsipannya. Kesemua hal itu makin diperparah oleh kurang kreatifnya rekan guru dalam mengadakan kegiatan pengembangan profesi, sebagaimana di ungkapkan Ketua Divisi Kelayakan Portofolio LPTK Rayon 25, Bapak Amirudin Kade, S.Pd, M.Si pada radar sulteng, rabu 7 November 2007.

          Penyampaian Ketua Divisi Kelayakan Portofolio LPTK Rayon 25 tersebut adalah jawaban nyata dari ketidaksiapan sebagian besar guru di Sulawesi Tengah untuk disertifikasi, dimana diketahui lewat info media ini tanggal 7 November 2007 bahwa prosentasi kelulusan guru yang disertifikasi masih dibawah 50 % , dimana dari jumlah 1.606 guru yang disertifikasi tahap I tahun 2007 yang lulus hanya 521 orang atau 32,44 %. Tapi hal ini sudah lebih baik dibanding sertifikasi tahun 2006 yang mana yang lulus hanya 21 % jadi ada kenaikkan 11,44%. Bagi rekan guru yang belum lulus dalam sertifikasi tidak perlu terlalu kecewa karna kepastian Diklat Profesi Guru (DPG) telah jelas seperti di sampaikan oleh Ketua Divisi Kelayakan Portofolio  Amirudin Kade, S.Pd, M.Si yang diperkirakan pelaksanaannya akhir November bulan ini (Radar Sulteng, 8 November 2007) yang mana pelaksanaanya akan memakai pola 90 jam pertemuan dengan bobot 30 jam teori dan 60 jam praktek dengan asumsi satu jam = 50 menit.       

          Selanjutnya kita juga berharap mudah-mudahan sertifikasi tahap II yang akan dilakukan pada tanggal 14 November 2007 mendatang dengan mengikutkan 1.091 guru se- SulTeng dapat meluluskan lebih banyak lagi dari prosentase kelulusan sertifikasi tahap I, tentu dengan melewati seleksi sebagaimana yang telah dilakukan panitia sertifikasi guru(PSG) LPTK Rayon 25. Amiin ya Rabbal Alamiin...